PEKANBARU - Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur. Komisi V DPRD Riau anggap hal itu sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membina dan memberikan pendampingan terhadap anak.
"Inilah bentuk ketidakseriusan pemerintah Provinsi Riau dalam membina dan memberikan pendampingan terhadap anak," kata Ade Agus Hartanto, Sekertaris Komisi V DPRD Riau kepada media, Ahad (23/07/17).
Kemudian ia menyebut, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dilaksanakan di Riau tidak bisa dianggap sebagai prestasi oleh Pemprov Riau. Malah menjadi sebuah tamparan dan sindiran tersendiri bagi Pemprov Riau.
"Jangan berbangga hati pelaksanaan HAN kali ini di Riau. Ini sindiran, bukan prestasi, Provinsi Riau terburuk kedua. Kalau misalnya, Provinsi Riau terbaik pertama atau masuk dalam kategori lima terbaik, bolehlah berbangga," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengkritisi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang dianggapnya tidak punya program kerja yang konkrit dalam membina dan memberikan pendampingan terhadap anak.
"Saya lihat, banyak program kerja mereka yang sifatnya pelatihan, tidak ada pendampingan. Kalau tidak bisa bekerja, ganti saja kepala dinasnya atau pegawai yang bekerja di situ. Gubernur harus tanggap dengan hal ini, jangan dibiarkan," ujarnya.
Ke depan menurutnya, harus ada program konkrit dari dinas terkait supaya tidak adalagi yang namanya kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Bagaimanapun, perempuan dan anak sudah menjadi kewajiban daerah dalam melindunginya.
"Kalau anggaran yang jadi masalah, saya rasa itu bukan alasan. Anggaran kita banyak koq, tinggal ajukan saja ke kami," tutupnya.
Seperti yang diberitakan berbagai media, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan, menurut catatan kementerian, Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur.
Hal ini disampaikan menteri kepada wartawan usai menutup acara Forum Anak Nasional di Hotel Labersa, Siak Hulu, Kampar, kemarin. ***
sumber: riauterkini.com
Dewan Salahkan Pemprov Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Provinsi Riau menempati urutan kedua tertinggi kasus kekerasan terhadap anak setelah Jawa Timur. Komisi V DPRD Riau anggap hal itu sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membina dan memberikan pendampingan terhadap a
.jpeg)