Iniriau.com, DUMAI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis 2,5 tahun penjara Wali Kota Dumai nonaktif, Zulkifli Adnan Singkah, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Menurut Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (18/8) lalu, pengajuan banding karena pertimbangan dan amar putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap vonis mantan Walikota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah alias Zul AS.
Mantan Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah, mendapat vonis lebih tinggi di kasus mafia anggaran. Vonis Zulkifli bertambah dari 2,5 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.
"Mengabulkan permintaan banding dari penuntut umum dan menolak permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa Zulkifli AS," ucap majelis hakim banding dalam putusan yang dikutip dari detik.com Senin (11/10/2021).
Vonis dibacakan 3 hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panusunan Harahap selaku Ketua dan 2 hakim anggota Khairul Fuad dan Yusdirman. Vonis terhadap Zukifli dibacakan pada Selasa (5/10) lalu.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun terhadap terdakwa Zul AS berupa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata majelis.
Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 12 Agustus lalu.
Petugas Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Mella Rosaria, mengatakan putusan telah dikirimkan ke PN Tipikor Pekanbaru pekan lalu.
"Kemarin banding keduanya, Jaksa sama terdakwa Wali Kota Dumai. Putusan pada Selasa (5/10) dan putusan sudah dikirim ke PN Pekanbaru, vonis lebih tinggi," kata Mella.
Sebelumnya, Zulkifli AS ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Zulkifli juga disangkakan menerima gratifikasi.
Kasus pertama, Zulkifli memberikan Rp 550 juta kepada Yaya untuk mengurus DAK pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kota Dumai. Sedangkan untuk perkara kedua, yaitu gratifikasi, Zulkifli menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.**
Sumber: Detikcom
