Iniriau.com, PEKANBARU, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mulai membayarkan honor badan Adhoc Pemilu 2024, untuk Januari dan Februari 2023. Menurut Ketua KPU Riau Ilham M Yasir ada enam kabupaten kota yang sudah membayarkan honor PPK dan PPS. Yaitu KPU Rokan Hilir, KPU Kepulauan Meranti, KPU Kota Dumai, KPU Kabupaten Bengkalis, KPU Kabupaten Siak dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
Dimana untuk pembayaran honor itu menghabiskan anggaran senilai Rp1,6 Miliar, besaran itu hanya untuk melunasi honor PPK.
"Kami sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/kota terkait proses percepatan pembayaran honor bulanan para anggota PPK dan PPS beserta sekretariatnya masing-masing ini," kata Ilham, Kamis (9/3).
Sedangkan sisanya enam kabupaten kota lainnya masih proses.
"Sedangkan 6 KPU kabupaten/kota lagi masih proses dan segera menyusul untuk melakukan proses serupa," jelasnya.
Sementara untuk KPU Kabupaten/Kota yang sudah selesai, selanjutnya mereka langsung menyiapkan proses untuk pembayaran honor Sekretariat PPK untuk bulan Januari, Februari.
Kemudian juga akan melakukan proses pembayaran honor anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan untuk bulan Februari, dan juga pembayaran uang operasional perkantoran.
Menurut Ilham, proses pembayaran honor ini kata sesuai kebijakan KPU Pusat tidak ada lagi dilakukan dalam bentuk uang tunai. Melainkan melalui virtual account yang ditransfer dan diterima langsung di rekening masing-masing.
Hal ini di satu sisi sangat positif karena lebih terjamin dari sisi keamanannya, dan uang yang diterima benar-benar sesuai angka yang sudah ditetapkan, yaitu Rp2,5 juta untuk Ketua, dan Rp2,2 juta untuk anggota PPK. Kecuali jika mereka merupakan ASN, ada pemotongan terkait ketentuan kewajiban biaya pajak penghasilan.
Namun di sisi lain, kata Ilham, sekretariat KPU kabupaten/kota harus menjembatani dan memfasilitasi pembuatan rekening yang cukup banyak dan massal antara pihak perbankan dengan jajaran penyelenggara Pemilu karena hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tersebut.
"Untuk yang ini di awal saja yang ada kendala, untuk di bulan-bulan selanjutnya Insyaallah sudah lancar," tutup Ilham.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)