iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta menetapkan target pendapatan tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau pada Rabu (12/2/2025) ini dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Termasuk Direktur RSUD Arifin Achmad Wan Fajriatul, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Fuady Noor, dan Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Ganesya Varandra.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BUMD dan BLUD dalam beberapa tahun terakhir. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan finansial dan kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Elly Wardhani menegaskan bahwa rapat kali ini lebih berfokus pada evaluasi kesehatan finansial BUMD.
“Agenda hari ini lebih memprioritaskan ke BUMD. Kita ingin melihat bagaimana kinerja mereka, sehat atau tidak?” ujarnya.
Menurutnya, meskipun BUMD tidak hanya bertujuan mencari keuntungan tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetap ada batasan yang harus diperhatikan.
“Jika BUMD tidak memberikan keuntungan finansial kepada daerah, tentu perlu kita evaluasi dan kita benahi masalahnya,” tegasnya.
Selain evaluasi kinerja, rapat ini juga membahas strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor-sektor yang dikelola oleh BUMD dan BLUD.
"Kita ingin menguraikan apa saja sumber PAD yang bisa diberikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah," tambah Elly.
Ke depan, Pemprov Riau berharap BUMD dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar ekonomi daerah, tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.**
.jpeg)
.jpeg)