iniriau.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerahnya, Bupati Bengkalis Kasmarni melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Didit Herdiawan, pada Rabu, 7 Mei 2025, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Kasmarni membawa tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk ditangani: pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan perikanan tangkap, serta perlindungan terhadap nelayan Bengkalis yang kerap mengalami persoalan di perbatasan laut.
Terkait pengelolaan tambak udang, Bupati menyoroti pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, meskipun sektor budidaya udang berpotensi besar bagi ekonomi daerah, praktiknya di lapangan sering berbenturan dengan aspek keberlanjutan, terutama di wilayah mangrove yang rentan.
“Daerah kami membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pendampingan teknis, kebijakan pengelolaan berkelanjutan, hingga penyelesaian legalitas lahan budidaya di kawasan hutan,” ujar Kasmarni. Ia juga menekankan perlunya program restorasi mangrove terpadu dan peningkatan kapasitas para petambak lokal.
Sementara itu, pada sektor perikanan tangkap, keterbatasan armada, alat tangkap ramah lingkungan, dan akses pasar masih menjadi kendala utama bagi nelayan tradisional. Bupati Kasmarni mendorong adanya bantuan sarana dan prasarana, serta pembangunan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi maritim secara terintegrasi.
“Kami ingin mendorong tumbuhnya sentra-sentra kelautan dan perikanan yang tak hanya fokus pada hasil tangkapan, tetapi juga mencakup proses pengolahan dan distribusi yang efisien,” imbuhnya.
Isu terakhir yang menjadi perhatian serius adalah keselamatan dan keamanan nelayan Bengkalis yang beraktivitas di perairan perbatasan. Kasmarni menyesalkan masih adanya kasus penangkapan nelayan oleh aparat keamanan Malaysia yang berdampak pada psikologis dan produktivitas masyarakat pesisir.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu menetapkan zona tangkap yang jelas dan memberikan penyuluhan hukum bagi nelayan, serta memperkuat pengawasan di wilayah perairan yang rawan,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini, Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**(Infotorial)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)