iniriau.com, Jakarta – Dalam upaya memperkuat sinergi pemberantasan korupsi di daerah, Bupati Bengkalis Kasmarni turut hadir dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin, 19 Mei 2025, bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kegiatan strategis ini juga dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dan enam Kepala Daerah lainnya beserta pimpinan DPRD dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. Para Bupati yang hadir di antaranya Kasmarni (Bengkalis), Suhardiman Amby (Kuantan Singingi), Anton (Rokan Hulu), Ahmad Yuzar (Kampar), Zukri (Pelalawan), dan Alfedri (Siak).
Bupati Kasmarni, yang hadir bersama Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha serta Wakil Ketua DPRD M. Arsya Fadillah dan H. Misno, menyatakan bahwa Rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK bersama jajaran Satgas Pencegahan dan Penindakan menggarisbawahi pentingnya peran aktif Kepala Daerah dalam menerapkan strategi pencegahan korupsi melalui instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP menjadi alat ukur utama dalam menilai kinerja dan integritas pemerintahan daerah secara terukur dan berkelanjutan.
“Forum ini sangat penting karena membuka ruang evaluasi dan sinergi yang konstruktif antara KPK dan Pemerintah Daerah,” ujar Kasmarni usai acara.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung segala upaya reformasi birokrasi dan penguatan integritas melalui pendampingan serta pembinaan yang dilakukan oleh KPK.
Sebagai bentuk keseriusan bersama, dilakukan pula penandatanganan komitmen antara KPK dan Pemerintah Daerah yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga jalannya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Kasmarni juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya dari unsur eksekutif tetapi juga legislatif dan seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintahan yang bebas dari korupsi adalah prasyarat utama bagi pembangunan yang berkeadilan dan pelayanan publik yang optimal,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini, Bupati Kasmarni turut didampingi Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)