iniriau.com, JAKARTA — Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa gubernur memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Menurut Prof Yuddy, seluruh program dan kebijakan di tingkat provinsi semestinya berjalan selaras dengan rencana besar pembangunan yang telah ditetapkan Presiden. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan terarah.
“Gubernur merupakan instrumen kelembagaan negara di daerah yang bertugas memastikan kebijakan pusat terlaksana dengan baik di wilayahnya,” ujar Prof Yuddy yang juga Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan, diperlukan garis koordinasi dan komando yang searah antara pusat dan daerah. Karena itu, gubernur idealnya merupakan figur yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat, kemampuan manajerial birokrasi, serta visi yang sejalan dengan Presiden.
Prof Yuddy menilai posisi gubernur setara pembantu Presiden di daerah, dengan tugas mengoordinasikan bupati dan wali kota demi menyukseskan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ia membuka ruang agar gubernur dapat ditunjuk langsung oleh Presiden dengan tetap melalui mekanisme persetujuan DPRD provinsi sebagai bentuk pengawasan dan legitimasi politik.
“Persetujuan DPRD penting untuk memastikan calon gubernur yang diajukan Presiden memiliki penerimaan dan dukungan di daerah,” jelasnya. Lebih lanjut, Prof Yuddy menekankan bahwa sosok gubernur ideal adalah putra daerah yang memiliki rekam jejak integritas, ketokohan, serta pemahaman mendalam terhadap karakter wilayah yang dipimpinnya.**
