iniriau com, JAKARTA – Anggota DPD RI asal Provinsi Riau, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si., berharap pergantian Menteri Keuangan dapat membawa perubahan dalam kebijakan fiskal, khususnya terkait penguatan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.
Harapan itu disampaikan Abdul Hamid, Rabu (16/9/2026). Menurutnya, kebijakan keuangan negara harus mampu menjawab kebutuhan daerah yang memiliki kondisi geografis, potensi ekonomi dan kemampuan fiskal yang berbeda.
Ia menilai kebijakan transfer ke daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan pembangunan hingga kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Abdul Hamid.
Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih memadai bagi daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, menurutnya, penguatan fiskal daerah harus tetap disertai tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” katanya.
Abdul Hamid turut meminta Kementerian Keuangan memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal. Masukan dari daerah dinilai penting agar kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Selain itu, ia mendorong anggaran negara diarahkan untuk memperkuat sektor produktif di daerah, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Abdul Hamid berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
“Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran. Dengan pembangunan yang lebih berkeadilan, masyarakat di seluruh daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” pungkasnya.**
