iniriau.com, Pekanbaru - Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Riau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau Abdullah, meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengarahkan APBD Riau 2027 pada pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan Abdullah usai rapat evaluasi bersama perusahaan produsen kelapa sawit, Kamis (15/10) di Komisi III DPRD Riau.
"Sudah seharusnya TAPD mengarahkan struktur APBD Riau 2027 pada pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Permasalahannya, kita beberapa tahun terakhir ini mendapat tekanan fiskal imbas dari efisiensi anggaran," kata Abdullah.
Ia menjelaskan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat tersebut mencakup belanja modal, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, APBD tersebut benar-benar mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Ya, harus ke sektor-sektor yang saya sampaikan tadi yaitu belanja modal, pelayanan di masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Jadi, pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dilihat dan dirasakan masyarakat," ujar Abdullah lagi.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi yang terlihat cukup signifikan adalah pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru yang mencapai 7,39% di semester kedua tahun 2026.
"Contohnya kota Pekanbaru yang mencapai pertumbuhan ekonomi 7,39%, sementara provinsi hanya 4,9%. Jadi, saya harap di 2027 itu, daerah di Riau bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi seperti kota Pekanbaru tersebut, atau setidaknya lebih baik lagi di tahun depan. APBD itu harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Abdullah mengakhiri penjelasannya.
Pada tahun 2026, APBD Riau sempat anjlok sebesar Rp 3 triliun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Awalnya APBD Riau 2026 dianggarkan sebesar Rp 11,2 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp 8,2 triliun. Anjloknya APBD Riau 2026 berimbas pada semua lini kehidupan ekonomi masyarakat Riau.**
