iniriau com, PEKANBARU – Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Riau diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara DPRD dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup serta mendorong penyelesaian persoalan ekologis di Provinsi Riau.
Hal tersebut disampaikan Ir H AZ Fachri Yasin MAgr Econ saat memimpin audiensi Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau dengan Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau di Gedung DPRD Riau, Selasa (20/10/2026).
Fachri mengapresiasi keterbukaan Fraksi Demokrat dalam menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, keberadaan KPHD penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan di parlemen.
“Kaukus Parlemen Hijau ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara aktivis lingkungan, akademisi, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Dengan begitu, persoalan lingkungan dapat dibahas secara lebih terarah dan diperjuangkan melalui kebijakan yang tepat,” ujar Fachri.
Dalam audiensi tersebut, KMS Riau turut menyampaikan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dinilai strategis untuk perlindungan lingkungan dan masyarakat. Ranperda tersebut meliputi Perhutanan Sosial, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mangrove, dan Tanah Ulayat.
Dinamisator KMS Riau, Johny S Mundung, menekankan bahwa penyusunan regulasi tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga harus menjamin perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.
Sementara itu, Sri Wahyuni dari Yayasan Bunga Bangsa menyoroti pentingnya penerapan prinsip kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI dalam setiap kebijakan lingkungan.
Audiensi tersebut dihadiri Hasan Supriyanto dari Riau Research Center, Sukarno dari LPESM, Mahendra dari WALHI Riau, Sri Wahyuni atau Ayu dari Yayasan Bunga Bangsa, Tarmidzi dari FITRA Riau, serta Johny S Mundung dan Jois dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa.
Menanggapi usulan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Dodi Saputra, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan KPHD. Ia menyatakan kesiapan fraksinya untuk berpartisipasi aktif, termasuk mengutus anggota mengikuti deklarasi kaukus.
“Kami mendukung pembentukan Kaukus Parlemen Hijau dan mendorong agar produk hukum daerah semakin berpihak pada perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana ekologis,” demikian komitmen Dodi dalam pertemuan tersebut.
Dodi menilai persoalan lingkungan perlu mendapat perhatian serius karena Riau memiliki kawasan gambut dan perkebunan kelapa sawit berskala besar yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Dukungan Fraksi Demokrat tersebut menjadi bagian dari upaya KMS Riau membangun dukungan lintas fraksi di DPRD. Melalui KPHD, masyarakat sipil berharap aspirasi terkait kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan regulasi dan pengawasan kebijakan daerah.**
