Pekanbaru, Iniriau.com - Anggota Komisi II DPRD Riau Sugianto angkat bicara terkait kekhawatiran masyarakat atas adanya dugaan penyalahgunaan sertifikat Tanah objek reformasi agraria atau TORA untuk kepentingan perusahaan.
"Memang ada pembagian tanah (TORA) di eks (bekas) lahan perusahaan. Kalau berkembang isu di masyarakat bahwa sertifikat TORA yang dibagikan akan dikembalikan lagi ke perusahaan, itu tidak benar karena itu murni hak masyarakat. Tetapi kalau benar di lapangan seperti itu, tentu ada pihak yang bermain disini," ujar Sugianto di Pekanbaru, Kamis.
Dia menegaskan, Komisi II DPRD Riau yang membidangi persoalan perkebunan akan melakukan investigasi untuk melihat realisasi program tersebut. Jika memang benar sertifikat TORA telah disalahgunakan untuk kepentingan korporasi tentu hal ini melanggar aturan.
"Menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat, maka kami Komisi II akan memantau, turun untuk melakukan kroscek di lapangan. Kami tidak ingin masyarakat menjadi "bulan-bulanan" perusahaan," ujar Politisi PKB Riau tersebut.
Sugianto mengatakan pemerintah seharusnya melakukan verifikasi status lahan untuk program TORA dengan benar sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
"Pemda ketika akan mengusulkan, terlebih dahulu benar-benar memverifikasi status lahan yang akan dibuat sertifikat," ujar Legislator dapil Siak-Pelalawan tersebut.
Sementara itu, dari temuannya, Sugianto turut menyoroti penyalahgunaan sertifikat Prona (proyek operasi nasional agragria) oleh salah-satu perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Dari 5.000 hektare luas areal lahan yang dimiliki perusahaan tersebut, 2.700 hekatare lahan menggunakan sertifikat prona.
"Namun sayangnya tidak ada aparat hukum yang melidik hal-hal seperti ini. sehingga muncul dugaan adanya permainan antara pengusaha dan instansi pemerintahan terkait," papar Sugianto menambahkan.(irc)
.jpg)