iniriau.com, ROHUL – Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton, ST, MM, didampingi Asisten I Setda Rohul H. Fhatanalia Putra, S.Sos, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rapat tersebut digelar secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rohul, Senin (17/3/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Sasana Bhakti Kemendagri ini turut dihadiri berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria, pemerintahan, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyoroti pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam percepatan reformasi agraria, terutama dalam pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menentukan lokasi tanah untuk kepentingan pembangunan. Tanpa dukungan dari kepala daerah, implementasi kebijakan ini akan sulit terlaksana,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, merupakan pemimpin gugus tugas reformasi agraria di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
Selain membahas agraria, Rakor ini juga mengangkat program pembangunan 3 juta rumah serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui penyediaan hunian yang layak serta layanan kesehatan yang mudah diakses.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya demi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.**
.jpeg)
