iniriau.com, PEKANBARU – Setahun setelah deklarasi perjuangan Daerah Istimewa Riau (DIR) digaungkan, upaya mewujudkan status istimewa bagi Provinsi Riau masih terus berjalan. Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) menegaskan perjuangan tersebut tetap menjadi amanah masyarakat dan dilakukan secara konstitusional.
Ketua BPP DIR sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, mengatakan hingga kini dukungan terhadap DIR terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Tercatat sekitar 130 organisasi di Riau menyatakan dukungan terhadap perjuangan tersebut.
“Kita tetap memperjuangkannya karena ini amanah masyarakat luas. Perjuangan DIR adalah perjuangan akal sehat, sehingga dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan,” ujar Datuk Seri Taufik.
Menurutnya, sejumlah dokumen penting seperti naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Riau telah diserahkan kepada DPR RI. Saat ini, fokus perjuangan diarahkan pada penguatan substansi dan konsolidasi dukungan masyarakat.
BPP DIR bersama sejumlah elemen masyarakat juga tengah menyiapkan kegiatan refleksi satu tahun perjuangan DIR yang pertama kali dideklarasikan pada 20 Mei 2025.
Perjuangan tersebut bermula dari forum sembang-sembang masyarakat yang digelar LAMR di Balai Adat LAMR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, pada 9 Mei 2025. Forum yang berlangsung hampir lima jam itu dihadiri tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, dan berbagai organisasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, muncul kesepakatan bahwa Riau dinilai layak menyandang status daerah istimewa dengan dasar sejarah, budaya, serta kontribusi besar terhadap negara. LAMR kemudian diminta memimpin perjuangan tersebut.
Sejumlah organisasi yang hadir di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), DMDI, ICMI, hingga Muslimat NU.
Ketua Umum MKA LAMR Provinsi Riau, Marjohan, menyebut perjuangan DIR lahir dari kesadaran sejarah panjang Riau terhadap Republik Indonesia. Menurutnya, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dahulu bergabung secara sukarela ke dalam NKRI dan turut menyerahkan berbagai sumber daya yang menopang ekonomi nasional.
“Kita tak ingin negeri kita terus menjadi daerah perburuan,” ujar Marjohan.
Sementara itu, Sekretaris Umum MKA LAMR, Afrizal Alang, menilai perjuangan DIR perlu terus disuarakan melalui media dan ruang publik agar mendapat perhatian lebih luas.
Perjuangan DIR juga membawa sejumlah tujuan utama, seperti penguatan marwah Melayu, pengakuan nilai sejarah dan budaya Riau, hingga pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada masyarakat daerah.
Selain itu, status daerah istimewa diharapkan dapat memberi kewenangan lebih besar kepada daerah dalam pembangunan dan kebijakan fiskal, sejalan dengan kontribusi Riau terhadap devisa negara melalui sektor migas dan perkebunan.
Langkah konkret perjuangan tersebut ditunjukkan pada 7 Oktober 2025 saat Datuk Seri Taufik menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Daerah Istimewa Riau kepada Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.
Dokumen setebal lebih dari 600 halaman itu memuat kajian akademik, rancangan regulasi, dukungan masyarakat, serta dokumentasi perjalanan perjuangan DIR. Datuk Seri Taufik menegaskan perjuangan DIR tidak bertentangan dengan semangat kebangsaan maupun NKRI. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan langkah konstitusional untuk memperkuat posisi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.
“Daerah Istimewa Riau adalah hak Riau. Ini bukan soal federalisme atau kemerdekaan, tetapi perjuangan yang sah dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menambahkan, substansi utama dalam naskah akademik DIR mencakup penguatan lembaga adat, pelestarian bahasa Melayu, serta pengelolaan ruang hidup berbasis ekologi sebagai bagian dari identitas masyarakat Riau.**
