iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau membantah kabar yang menyebut telah menerima dana pembiayaan karbon senilai Rp66,2 miliar dari program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) yang dikaitkan dengan United Nations Development Programme (UNDP).
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Ia menyebut hingga kini tidak ada dana yang masuk ke kas pemerintah daerah terkait program tersebut.
“Saya sudah tanyakan langsung ke DLHK maupun BPKAD, dan tidak ada yang mengetahui soal dana Rp66,2 miliar itu. Informasi tersebut tidak benar dan jangan sampai menyesatkan masyarakat,” ujar SF Hariyanto, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, Pemprov Riau ingin meluruskan isu tersebut agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat mengenai pengelolaan program lingkungan dan pembiayaan karbon di daerah.
Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga internasional terkait, termasuk UNDP, UNEP, dan FAO, guna memastikan informasi yang beredar.
“Hasil konfirmasi kami, mereka juga tidak mengetahui asal-usul angka Rp66,2 miliar tersebut. Jadi tidak pernah ada penyaluran dana seperti yang diberitakan,” katanya.
Purnama menjelaskan, selama ini dukungan lembaga internasional terhadap program lingkungan di Riau lebih banyak berupa bantuan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, bukan bantuan dana langsung.
“Bentuk dukungannya seperti pendampingan teknis, pelatihan, hingga peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan lingkungan dan pemetaan,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan. Ia menyebut saat ini program CARE for Green Riau masih berada pada tahap persiapan atau readiness.
Menurutnya, Pemprov Riau bersama mitra internasional masih fokus menyusun sejumlah dokumen dan perangkat pendukung untuk pengembangan mekanisme REDD+ menuju pasar karbon global.
“Kami masih dalam tahap persiapan dokumen dan penguatan sistem. Jadi belum ada pembayaran ataupun penerimaan dana karbon oleh Pemprov Riau,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan yang diterima sejauh ini berasal dari program UN-REDD, UNEP, dan FAO dalam bentuk asistensi teknis, bukan transfer anggaran ke pemerintah daerah.**
