Hukum

Index
Hukum

JPU Ungkap Aliran Dana Rp750 Juta OTT Diduga untuk Kepentingan Gubri Nonaktif

Hukum

Sidang Korupsi PUPR Riau Ungkap Dugaan Tekanan dan Setoran dari UPT

Hukum

Imigrasi Pekanbaru Perkuat Pengawasan WNA Lewat Rapat TIMPORA Kampar

Hukum

Sidang Korupsi PUPR Riau, Saksi Ungkap Rapat Tertutup dan Pernyataan “Matahari Satu”

Hukum

Rekonstruksi Kasus Toke Karet Bengkalis Ungkap Fakta Mengerikan

Hukum

Satreskrim Pekanbaru Ringkus 4 Pelaku Pemerasan Modus Ancam Sebar Foto Pribadi

Hukum

Masuk Lewat Atap, Pembobol Konter di Pekanbaru Ditangkap Polisi

Hukum

Sengketa Lahan di Rumbai Barat Berujung Hukum, Ketua LPM Jadi Tersangka

Hukum

Kejari Pekanbaru Hentikan Kasus Penadahan, Dua Tersangka Bebas Lewat RJ

Hukum

Aksi GMNI di Kejari Bengkalis, Desak Usut Pengelolaan Dana PT BLJ

Hukum

Kabur Bawa Motor Pinjaman, Wanita di Mandau Akhirnya Ditangkap

Hukum

Polisi Gerebek Karaoke, di Pekanbaru, Empat Orang Positif Narkoba

Hukum

Perkuat Keamanan Panipahan, Kapolres Rohil Hadirkan 23 Personel Baru

Hukum

Penggeledahan Beruntun di Dumai, Kejati Riau Kejar Bukti Kasus Korupsi Jasa Kapal

Hukum

Tes Urine Massal di Kantor Camat Bantan, Tiga Pegawai Positif Narkoba

Hukum

Sindikat Solar Subsidi Terbongkar di Tualang, Dua Pelaku Ditangkap

Hukum

KPK Bedah Konstruksi Flyover SKA, Aspal Dibor hingga Struktur Diukur di Lokasi

Hukum

Kejati Riau Perluas Penyidikan Korupsi Jasa Kapal, Enam Perusahaan di Dumai Digeledah

Hukum

Gunakan TNKB Diduga Palsu dan Terobos Antrean, Pengemudi Innova Kena Sanksi

Hukum

Dugaan Korupsi Infrastruktur Sekolah 2024, Kantor Disdik Rohil Digeledah Kejati

Hukum

Keterangan Empat Saksi Dinilai Menguatkan, Abdul Wahid Yakin Dakwaan Tak Terbukti

Hukum

Sidang Korupsi PUPR Riau, Surat Edaran Terlambat dan Tenaga Ahli Disorot JPU

Hukum

Wahid Tanyai Saksi Inspektorat: Pernahkah Saya Minta Setoran ke Pejabat? Dijawab : Tidak Pernah

Hukum

Hakim Pertanyakan Pengembalian Dana Rp150 Juta oleh Ajudan Wahid ke Inspektorat

Hukum

Kuasa Hukum Abdul Wahid Cecar Saksi soal Surat Edaran Larangan Pungutan oleh Pejabat Pemprov